ESTABLISHMENT OF REGIONAL GOVERNMENT-OWNED ENTERPRISES TO ACCOMMODATE COMMUNITY-BASED TIN MINING IN BANGKA BELITUNG

Abstrak

Industri pertambangan timah di Bangka Belitung memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan namun juga menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial akibat praktik penambangan ilegal. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan alternatif perlu dijajaki. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menilai kelayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengatur pertambangan timah. Dengan menganalisis kerangka hukum dan literatur terkait, penelitian ini meneliti efektivitas BUMD dalam memfasilitasi kegiatan pertambangan legal dan membatasi operasi ilegal. Temuan ini menunjukkan bahwa BUMD memberikan solusi yang menjanjikan terhadap tantangan yang dihadapi oleh sistem Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada saat ini. BUMD berpotensi memperlancar operasional pertambangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menyediakan lapangan kerja. Dengan mengintegrasikan BUMD ke dalam pengelolaan pertambangan timah, praktik pertambangan berkelanjutan dapat dipupuk dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal dapat diperkuat. Pendekatan ini menawarkan solusi multifaset terhadap permasalahan mendesak di Bangka Belitung, mendorong pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.