THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENT TOWARDS EDUCATION IN THE 3T REGION AT JUNIOR HIGH SCHOOL LEVEL IN THE KALI PARE AREA, MALANG DISTRICT
Kata Kunci:
Pemerintah Daerah, Pendidikan, Kebijakan Publik, 3T dan KesenjanganAbstrak
Peran pemerintah pada dasarnya adalah mensejahterakan masyarakat sesuai dengan cita-cita yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wilayah Malang merupakan daerah yang cukup luas, baik dari segi dataran maupun pegunungan. Dengan wilayah yang luas, masih terdapat wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang dapat ditemui di Kabupaten Malang, tepatnya di Kalipare. Peran pemerintah daerah dalam merealisasikan kebijakan tidak semata-mata sebagai pemutus sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai jembatan (penghubung) untuk memastikan keputusan pemerintah pusat dapat direalisasikan dengan cepat dan akurat. Hal yang sering terjadi dalam kebijakan pendidikan adalah ketidakcukupan kebijakan dalam jenjang pendidikan, di mana sering ditemui infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar yang masih kurang memadai. Penyebab utama kesenjangan dibidang pendidikan adalah kurangnya informasi atau kebijakan daerah yang mengutamakan pendidikan. Hal ini dipengaruhi dengan minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga para pendidik harus menunggu giliran untuk mendapatkan pelatihan. Oleh karena itu, inovasi dalam kebijakan sangat diperlukan oleh pemerintah daerah. Secara teoritis, ada dua macam inovasi kebijakan, yaitu adaptif dan instruktif. Adopsi inovasi adaptif memungkinkan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan, sedangkan inovasi instruktif memberikan panduan yang lebih ketat dan terstruktur dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua jenis inovasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.